Berita

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Tahura Bunder

Jul

06

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Tahura Bunder

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Tahura Bunder

Balai Tahura Bunder memiliki salah satu tugas fungsi yaitu perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Bunder. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dilakukan secara langsung dan rutin oleh staf pengamanan beserta tenaga bantu pengamanan. Dengan luasan total Tahura Bunder yg cukup luas yaitu sebesar ±634,1 Ha, tambahan bantuan tenaga pengamanan akan sangat membantu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan.


Maka dari itu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun 2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan, dibentuklah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan pada Bulan Desember 2019 yang kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada Bulan Januari 2020 (SK Nomor 188/00207 Tanggal 2 Januari 2020) dengan nama ‘Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Tahura Bunder’ dan Kepala Balai Tahura Bunder sebagai pembina. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan atau biasa disingkat MMP merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan dengan nama tertentu yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat dan/atau atas inisiatif dari instansi pusat atau daerah yang membidangi perlindungan hutan, berkedudukan di desa yang berada di sekitar kawasan hutan.


Anggota MMP Tahura Bunder berjumlah 10 orang yang merupakan masyarakat dari desa-desa penyangga kawasan Tahura Bunder, yaitu Desa Bunder, Desa Gading, Desa Ngalang, Desa Nglegi, dan Desa Jatimulyo. Pembentukan MMP juga sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat sekitar untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan. MMP ini dapat diikutsertakan dalam kegiatan pengamanan sarana prasarana perlindungan hutan, patroli bersama di kawasan hutan, membantu melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kehutanan pada masyarakat sekitar, serta melaporkan setiap indikasi ancaman dan gangguan keamanan terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan, serta tumbuhan dan satwaliar di dalam kawasan.


Peran MMP sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan kawasan, terlebih pada kondisi pandemi akhir-akhir ini yang mengakibatkan adanya perubahan mekanisme pengaturan jam kerja (Work from office dan Work from home) bagi Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya MMP, staf pengamanan terbantukan dalam pelaksanaan pengamanan dari gangguan kerawanan perambahan hutan sehingga seluruh kawasan tetap dapat tercakupi.



-Fitri Kusriyanti, S.Hut-