Berita

Pembinaan Masyarakat Sekitar KPHK Tahura Bunder

Apr

29

Pembinaan Masyarakat Sekitar KPHK Tahura Bunder

Pembinaan Masyarakat Sekitar KPHK Tahura Bunder

Status KPHK Tahura Bunder yang merupakan hutan konservasi dan hutan lindung, memiliki aturan yang ketat mengenai pembatasan aktivitas masyarakat di dalam kawasan. Sehingga pada tanggal 1 Juni 2017 dan 26 September 2019, telah diputuskan dalam Kesepakatan Bersama antara DLHK DIY dengan Pesanggem di Kawasan KPHK Taman Hutan Raya Bunder tentang Penggarapan Lahan di Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Selain itu, Kesepakatan Bersama tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Pengakhiran Aktivitas Penggarapan Lahan di Tahura Bunder yang telah diberikan kepada masing-masing penggarap, utamanya di desa sekitar kawasan (Kalurahan Bunder, Kalurahan Gading, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngalang, dan Kalurahan Jatimulyo). Pada surat tersebut tercantum bahwa aktivitas penggarapan lahan di kawasan KPHK Tahura Bunder sudah tidak diperbolehkan.


Namun demikian, karena masyarakat kelima kalurahan tersebut merupakan masyarakat yang berada di sekitar Tahura Bunder, maka Tahura Bunder memiliki tugas dalam pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat memiliki kegiatan yang terarahkan dengan baik terutama untuk masyarakat yang dahulunya merupakan penggarap lahan hutan dan telah dilakukan secara turun temurun. Untuk itu, Balai Tahura Bunder pada Bulan Maret hingga April 2021 melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar tersebut dalam menidaklanjuti Pengakhiran Aktivitas Penggarapan Lahan di dalam kawasan serta memberikan arahan kegiatan yang masih dapat dilakukan masyarakat tanpa merambah maupun merusak kawasan.




Balai Tahura Bunder memberikan solusi kepada masyarakat untuk membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) agar dapat memiliki kegiatan usaha di bidang kehutanan dengan pendampingan penyuluh kehutanan. Saat ini, Balai Tahura Bunder memiliki KTH binaan yang berasal dari desa penyangga Tahura Bunder sejumlah 2 kelompok, yaitu KTH Wana Tirta (Kalurahan Bunder) dan KTH Wana Wisata (Kalurahan Gading).




Sebagai contoh, KTH Wana Tirta yang juga merupakan masyarakat Kalurahan Bunder, dahulunya banyak yang berprofesi sebagai penambang pasir di kawasan Tahura Bunder, namun setelah dilakukan beberapa kali penyuluhan dan pada akhirnya dibentuk KTH, kegiatan penambangan pasir tersebut telah berhenti. KTH Wana Tirta saat ini tengah mengembangkan usahanya di bidang pariwisata air. Berkaca dari pengalaman KTH Wana Tirta, harapannya masyarakat Desa Penyangga lainnya juga dapat memiliki kegiatan usaha sendiri yang mampu mengais pendapatan bagi kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dengan pendampingan penyuluh kehutanan yang mengampu wilayah kerja Tahura Bunder, masyarakat disarankan untuk membentuk KTH yang nantinya akan menjadi binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, khususnya Balai Tahura Bunder.


-Fitri Kusriyanti, S.Hut-