Artikel

Penambangan Pasir dan Ancaman Bagi Pelestarian Kawasan Pesisir Bagian 3

May

11

Penambangan Pasir dan Ancaman Bagi Pelestarian Kawasan Pesisir Bagian 3

Penambangan Pasir dan Ancaman Bagi Pelestarian Kawasan Pesisir Bagian 3

Kriteria Baku Kerusakan Kawasan Pantai dan Pesisir


Bagaimanakah untuk mengetahui bahwa suatu kegiatan penambangan (pasir) telah menyebabkan kerusakan kawasan pantai dan pesisir? Apabila kondisi kawasan setelah kegiatan penambangan tersebut melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di kawasan pesisir, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 272 PP No. 22 Tahun 2021 ayat (1): Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun, penilaian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ini digunakan bukan hanya untuk usaha dan/atau kegiatan penambangan pasir saja.

Sedangkan untuk kawasan pesisir sendiri, terlebih dahulu kita harus memahami tipologi pantai dan pesisir yang ada. Berdasarkan hasil Kajian Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir DIY yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2016 yang lalu, di DIY terdapat 7 tipologi pesisir di DIY, yaitu:

1.     Pesisir erosi darat

2.     Pesisir deposisional sub arial

3.     Pesisir vulkanik

4.     Pesisir struktural

5.     Pesisir erosi gelombang

6.     Pesisir pengendapan marine

7.     Pesisir organisme

 

Tipologi pesisir membentuk kawasan pesisir yang ada di DIY saat ini. Dari tipologi tersebut selanjutnya ditentukan parameter-parameter untuk tolok ukur penilaian kerusakan lingkungan. Parameter-parameter tersebut yaitu:

1.     Kondisi terumbu karang

2.     Kondisi mangrove

3.     Timbunan sampah

4.     Gumuk pasir

5.     Kuantitas biota

6.     Keberadaan vegetasi

 

Kriteria baku kerusakan terumbu karang dan mengrove merupakan bagian dari ekosistem laut yang mungkin terdapat di sekitar kawasan pesisir. Kawasan ini rentan terhadap kerusakan akibat adanya usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di kawasan pesisir. Pada saat ini, ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan terumbu karang dan mangrove (termasuk padang lamun) tersebut diatur dalam Pasal 231 dan Pasal 232 PP No. 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 231 berbunyi, “Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem laut.”

Lebih lanjut dijelaskan mengenai bagaimana kriteria baku kerusakan ekosistem laut tersebut ditetapkan, yaitu dengan mempertimbangkan:

a.      Hasil inventarisasi mutu laut;

b.      Pengkajian data dari berbagai hasil publikasi penelitian nasional dan atau internasional;

Sedangkan tahapan untuk menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem laut adalah sebagai berikut:

a.      Pengumpulan dan pengkajian data;

b.      Penjaringan masukan dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem laut;

c.      Penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem laut;

Adapapun kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove ditetapkan berdasarkan (Pasal 232 Ayat (1)):

a.      Tutupan tajuk;

b.      Kerapatan pohon mangrove yang hidup; dan atau

c.      Parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sedangkan kriteria baku kerusakan terumbu karang ditetapkan berdasarkan (Pasal 232 Ayat (3)) sebagai berikut:

a.      Tutupan terumbu karang; dan/atau

b.      Parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

 

Hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 232 tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan terumbu karang dan mangrove. Sebelum adanya PP No. 22 tahun 2021, sebenarnya untuk kriteria baku kerusakan terumbu karang dan mangrove telah ada penetapannya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang dan Permen LH No. 201 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Mangrove.

Sebagai gambaran, kriteria baku kerusakan terumbu karang berdasarkan Permen LH No. 4 Tahun 2001 dihitung berdasarkan persentase terumbu karang yang hidup dengan melihat status kondisi terumbu karang yang didasarkan pada penggunaan Metode Transek Garis Bentuk Pertumbuhan Karang. Penilaiannya adalah sebagai berikut:

 

Tabel 1. Penilaian Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang 

Parameter

Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang (dalam %)

Penilaian

Persentase Luas Tutupan Terumbu Karang yang Hidup

Rusak

Sedang

0 – 24,9

Melebihi baku kerusakan

Sedang

25 – 49,9

Baik

Baik

50 – 74,9

Memenuhi baku kerusakan

Baik Sekali

75 – 100


 Sumber: Laporan Akhir Kajian Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir DIY Tahun 2016


Sedangkan kriteria baku kerusakan mangrove berdasarkan Permen LH No. 201 Tahun 2001 diketahui dengan menggunakan metode pengukuran Transek Garis dan Petak Contoh (Line Transect Plot). Metode ini adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Penilaiannya adalah sebagai berikut:

 

Tabel 2. Penilaian Kriteria Baku Kerusakan Mangrove 

Kriteria

Penutupan (%)

Kerapatan (pohon/ha)

Penilaian

Baik

Sangat Padat

>75

>1500

Memenuhi baku kerusakan

Sedang

>50 - <75

>1000 - <1500

Rusak

Jarang

<50

<1000

Melebihi baku kerusakan

 Sumber: Laporan Akhir Kajian Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir DIY Tahun 2016


Lebih lanjut, PP No. 22 Tahun 2021 sebenarnya menyebutkan mengenai kriteria baku kerusakan lahan usaha dan atau kegiatan penambangan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai dua hal tersebut diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 272). 

Mengingat PP No.22 Tahun 2021 tersebut masih baru, maka saat ini kita masih menunggu beberapa peraturan Menteri terkait kriteria baku kerusakan lingkungan tersebut untuk disusun dan ditetapkan. Dalam hal peraturan Menteri tersebut belum tersedia, maka penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat para ahli.

Tata cara penilaian timbunan sampah adalah dengan cara pengamatan langsung di pantai atau menggunakan data citra satelit resolusi tinggi atau juga bisa menggunakan foto udara UAV. Penilaiannya adalah berdasarkan luas ketertutupan wilayah pantai oleh timbunan sampah dibandingkan dengan luas pantai secara keseluruhan. Dari pengamatan tersebut kemudian dibuat tabel sebagai berikut:


 Tabel 3. Penilaian Kriteria Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir Akibat Timbunan Sampah

No.

Kriteria Timbunan Sampah

Penilaian

1.

Sebaran sampah di pantai <2%

Memenuhi baku kerusakan

2.

Sebaran sampah di pantai >2%

Melebihi baku kerusakan

Sumber: Laporan Akhir Kajian Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir DIY, Tahun 2016

 

Salah satu cara penilaian kondisi gumuk pasir adalah dengan pengamatan visual menggunakan citra satelit resolusi tinggi atau bisa juga menggunakan foto udara UAV. Kondisi gumuk pasir secara temporal minimal pada dua waktu perekaman yang berbeda dalam setahun diamati dan kemudian dibandingkan. Berikut adalah tabel klasifikasi penilaian kondisi gumuk pasir dari hasil Kajian Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir DIY Tahun 2016:


 Tabel 4. Klasifikasi Penilaian Kondisi Gumuk Pasir

No.

Kriteria Kondisi Gumuk Pasir

Penilaian

1.

Luas persebaran berkurang <20% dan bentukan bukit pasir mulai melemah

Memenuhi baku kerusakan

2.

Luas persebaran berkurang >20 – 40% dan bentukan bukit pasir tidak terjadi

Melebihi baku kerusakan

Sumber: Laporan Akhir Kajian Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir DIY Tahun 2016

 

Kuantitas biota dinilai berdasarkan keberadaan biota. Sebelumnya ditentukan dulu kondisi awal dengan pengamatan biota-biota kecil seperti udang, ikan kecil, keong dan biota kecil lainnya menggunakan sampling plot 10 X 10 m. Data diambil minimal empat kali dalam setahun. Data perekaman dari empat kali pengambilan data tersebut kemudian dibandingkan.

 

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian Keberadaan Biota

No.

Kriteria Keberadaan Biota

Penilaian

1.

Keberadaan biota berkurang <30%

Memenuhi baku kerusakan

2.

Keberadaan biota berkurang >30%

Melebihi baku kerusakan

Sumber: Laporan Akhir Kajian Baku Kerusakan Pantai dan Pesisir DIY Tahun 2016

 

Keberadaan vegetasi dinilai dengan cara pengamatan langsung atau menggunakan citra satelit beresolusi tinggi. Namun, kriteria keberadaan vegetasi ini tidak dapat digunakan untuk menilai tipe pantai bergumuk pasir. Keberadaan vegetasi yang terlalu banyak akan menghambat pembentukan gundukan-gundukan pasir dan mematikan gumuk pasir. Untuk pantai dengan gumuk pasir, seperti Gumuk Pasir Parangtritis, sudah dijelaskan kriteria baku penilaian kerusakannya di atas.

 

Tabel 6. Klasifikasi Penilaian Keberadaan Vegetasi

No.

Kriteria Sebaran Vegetasi

Penilaian

1.

Luas sebaran vegetasi <30%

Memenuhi kriteria baku kerusakan

2.

Luas sebaran vegetasi >30%

Melebihi kriteria baku kerusakan