Artikel

Penambangan Pasir dan Ancaman Bagi Pelestarian Kawasan Pesisir Bagian 2

May

07

Penambangan Pasir dan Ancaman Bagi Pelestarian Kawasan Pesisir Bagian 2

Penambangan Pasir dan Ancaman Bagi Pelestarian Kawasan Pesisir Bagian 2

Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan

Pada artikel sebelumnya kita telah membahas dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pasir di kawasan pesisir, zona perlindungan kawasan pesisir, peraturan yang terkait larangan melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan hak serta kewajiban masyarakat apabila menemukan atau mengetahui adanya kegiatan yang mencemari atau merusak lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan dengan membahas mengenai perizinan berusaha (persetujuan pemerintah) dan persetujuan berusaha.

Kegiatan penambangan (pasir atau bahan galian lain) tidak sepenuhnya dilarang. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di kawasan pesisir, penambangan hanya boleh dilakukan di luar zona perlindungan. Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.33/MEN/2002 Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Pengusahaan Pasir Laut, “Kegiatan pengusahaan pasir laut hanya dapat dilakukan apabila Kuasa Pertambangan Pasir Laut berada di luar zona perlindungan.”

Selanjutnya, kegiatan penambangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan perizinan berusaha. Apakah perizinan berusaha itu? Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, perizinan berusaha penggalian (pertambangan) pasir berupa NIB, izin dan sertifikat standar. Adapun masa berlakunya:

1.     Bagi pemegang IUP:

a.     Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau

b.     Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.

2.      Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun;

3.     Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Siapakah yang memberikan atau menyetujui perizinan berusaha? Masih berdasarkan Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 tersebut, seluruh kewenangannya berada di tingkat Menteri.

            

 

Lebih lanjut, dalam Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021, dijelaskan mengenai daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan, di mana kegiatan penambangan atau penggalian pasir laut termasuk di dalamnya.

Adapun, untuk kegiatan penggalian pasir: pemanfaatan pasir laut, persyaratan perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau kegiatan yaitu:

1.     Proposal yang memuat:

a.     Lokasi pemanfaatan pasir laut;

b.     Jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut;

c.     Kondisi fisik, kimia dan biologi perairan;

d.     Metode pengambilan atau penggalian pasir laut;

e.     Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial;

f.      Permodelan kondisi oseanografi perairan lokasi pemanfaatan pasir laut;

g.     Lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut.

2.     Persyaratan teknis

a.     Melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan;

b.     Mengaktifkan system transmitter pemantauan kapal.

Adapun jangka waktu pemenuhan persyaratan yaitu sesuai ketentuan Lembaga OSS (Online Single Submission). Mengenai OSS ini akan dijelaskan dalam waktu dan kesempatan yang lain.

Pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban berusaha sebagai berikut:

1.     Memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut:

a.      Di pulau-pulau kecil terluar,

b.      Pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar;

c.       Kawasan konservasi;

d.      Kawasan terumbu karang;

e.      Kawasan mangrove, dan

f.        Tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% luasannya hilang.

2.     Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan:

a.      Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir laut;

b.      Keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

c.       Akses kepada masyarakat sekitar lokasi penggalian pasir laut.

Adapun jangka waktu pemenuhan kewajiban tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian atau Lembaga terkait.

Semua ketentuan tersebut berlaku untuk:

1.      Skala usaha miko, kecil, menengah dan besar

2.      Risiko tinggi.

 

Meskipun kegiatan penambangan atau penggalian pasir laut ini termasuk kegiatan yang dikecualikan dari persyaratan persetujuan lingkungan untuk mendapatkan perizinan berusaha, baik Amdal, UKL-UPL ataupun SPPL, namun dalam penyusunan proposal kegiatannya tetap tidak terlepas dari kewajiban melakukan mencantumkan rencana  pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial dari kegiatan (penambangan pasir laut) yang akan dilakukan.

            Bagaimanakah jika suatu kegiatan penambangan atau penggalian pasir laut tidak memenuhi persyaratan atau kewajiban perizinan berusaha seperti disebutkan di atas? Hal tersebut termasuk pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi. Sanksi administratif tersebut dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

Pasal 71: Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 71A (Sisipan antara Pasal 71 dan Pasal 72)

Ayat (1)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal 26B, dan Pasal 71 dapat berupa: 

1.      peringatan tertulis; 

2.      penghentian sementara kegiatan; 

3.      penutupan lokasi; 

4.      pencabutan Perizinan Berusaha; 

5.      pembatalan Perizinan Berusaha; dan/ atau 

6.      denda administratif.

Ayat (2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

            Pendekatan administrasi ini dapat dilakukan untuk memeriksa pelaku usaha atau kegiatan penambangan pasir, seperti yang dilakukan di muara Sungai Opak terlebih dahulu. Apabila diketahui bahwa penambangan tersebut tidak berizin, tentunya dapat dijerat dengan sanksi administratif terlebih dahulu sebagaimana disebutkan di atas.

            Sementara itu, bagaimana suatu kegiatan penambangan pasir dapat dikatakan merusak lingkungan? Tentunya, apabila kegiatan tersebut melanggar kriteria baku kerusakan lingkungan yang akan kita bahas lebih lanjut pada artikel berikutnya. Sampai jumpa!


Oleh: Seksi KSDA - DLHK DIY

Foto cover: Hutan Mangrove Baros