Berita

Verifikasi Lapangan Kerja Sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung KPH Yogyakarta

Jul

21

Verifikasi Lapangan Kerja Sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung KPH Yogyakarta

Verifikasi Lapangan Kerja Sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung KPH Yogyakarta

Gunung Kidul – Collaborative forest management atau management hutan secara kolaboratif merupakan salah satu solusi pengelolaan hutan secara terintegrasi dengan tujuan mewujudkan hutan lestari dan memberikan manfaat kepada para pihak. Operasionalisasi pengelolaan hutan secara kolaboratif ini dapat dilaksanakan dengan mengusung konsep kerja sama antara para pihak yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Hingga saat ini, Balai KPH Yogyakarta merupakan salah satu pioneer dalam menerapkan konsep kerja sama antara para pihak dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungan. Terdapat kurang lebih 4 (empat) mitra kerja sama KPH dalam melakukan kegiatan pemanfaatan hutan yaitu kelompok koperasi masyarakat, BUMDes serta investor. Penerapan konsep kerja sama ini juga telah diatur dalam beberapa regulasi daerah berupa Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2015, Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2018 serta regulasi tingkat pusat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 49 Tahun 2017.

            Salah satu tahapan proses pengajuan kerja sama adalah penilaian proposal dari pemohon dan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Teknis Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Oleh karena itu, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, perwakilan tim telah melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada dua lokasi calon kerja sama yang diajukan oleh pemohon BUMDes Bangkit (Desa Banyusoco) dan Koperasi Wana Arta Barokah (RPH Bibal, BDH Panggang). Kedua lokasi ini berada di dalam area kawasan hutan produksi dan hutan lindung Balai KPH Yogyakarta

BUMDes Bangkit mengajukan area kerja sama seluas 31,85 Ha yang tersebar di wilayah RPH Kepek, RPH Kedungwanglu dan RPH Bibal. Lokasi pertemuan dilakukan di Wisata Madu Bronto, RPH Kepek yang dihadiri oleh seluruh pengurus BUMDes Bangkit, Lurah, Babinsa serta tokoh penting Desa Banyusoco. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat beberapa masukan dari tim penilai yaitu penentuan prioritas kegiatan pengembangan, penyederhanaan visi dan misi pada proposal serta konfirmasi lokasi pengajuan kerja sama. Verifikasi lapangan dilanjutkan ke lokasi kedua yaitu di petak 109, RPH Bibal, BDH Panggang yang diajukan oleh Koperasi Wana Arta Barokah. Pertemuan kedua dilaksanakan di Bale Pertemuan Desa Turunan yang dihadiri oleh pengurus koperasi dan pendamping lapangan. Untuk masukan dari tim adalah perbaikan proposal terutama mencantumkan detail denah pengembangan lokasi wisata serta penataan sarana dan prasarana wisata alam. Hasil verifikasi lapangan akan ditindaklanjuti kembali oleh tim berupa rekomendasi kepada Kepala Dinas LHK DIY untuk membahas tindak lanjut penyusunan draft perjanjian kerja sama.

Harapan dengan adanya inisiasi kerjasama ini dapat mewujudkan hutan lestari, memberikan kontribusi bagi hasil bagi pihak masyarakat, membuka lapangan kerja baru dan pelibatan aktivitas pengamanan hutan sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya hutan.

 

Penulis : Fatwa Nirza Susanti, S.Hut